Tentunya pemerintah harus turun tangan ikut ambil bagian dalam mendorong agar persoalan hidup masyarakat harus segera dibantu. Utamanya sector-sektor public khususnya yang membantu mobilitas penduduk yaitu transportasi umum (publik).
Pemerintah pusat telah menaikkan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai 3 sepetember 2022. Untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter, sedangkan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies, Rikson Tampubolon mengungkapkan, Kenaikan harga BBM harus jadi momentum perbaiki transportasi publik, khususnya Trans Batam. Pemerintah harus turun tangan dan fokus kembangkan transportasi publik kita. Tidak boleh lagi menggunakan business as usual pendekatan yang biasa-biasa saja.
Political will pemerintah kota harus memprioritaskan pembenahan transportasi publik bila perlu menambah subsidi ini demi membantu hidup para pekerja dan masyarakat golongan bawah. Dengan begitu pemerintah telah ikut meringankan beban hidup masyarakat.
Pemerintah harus mendorong masyarakat agar menjadikan transportasi publik jadi pilihan utama. Perbanyak armada bus, perbaiki halte, tingkatkan intensitas pada jalur Busway Trans Batam, membuka rute-rute atau jalur baru khususnya ke lokasi kawasan industri dan tempat kerja, bahkan ke tempat-tempat wisata dan mobilitas warga.
Rikson Tampubolon pengamat kebijakan publik ini menilai, tantangan kemacetan juga semakin parah di Kota Batam akibat pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak dibarengi dengan penambahan ruas jalan di Kota Batam yang terbatas. Khususnya pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Memaksa pemerintah harus putar otak menjaga mobilitas di kota ini.
Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut hingga tidak bisa diurai di kemudian hari. Ditambah lagi kenaikan harga BBM ini harusnya pemerintah kota menjadikan ini momentum untuk pengutamaan sektor transportasi publik di Kota Batam.
Sektor pelayanan dari transportasi publik kita juga utamakan ketepatan waktu dalam pelayanan publik disamping soal keamanan dan kebersihan sehingga masyrakat kita menjadikan transportasi publik kita menjadi pilihan utama mereka. Kecepatan dalam menunggu bus antrian juga factor yang harus diperhatikan agar warga tidak terlalu lama menunggu dan lebih bisa mengatur waktu.
“Kita telah mendengar slogan Kota Batam jadi smart city. Tentunya pilihan jadi kota pintar harus didukung pengelolaan transportasi publik yang optimal juga. Batam ini hari ini masih mengandalkan transportasi bus maupun kapal dan masih menunggu pembangunan infrastruktur jaringan kereta api atau MRT (Mass Rapid Transport),” ujar pria lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Integrasi transportasi publik harus, sebutnya, jadi kata kunci demi mendukung mobilitas penduduk demi mendukung pembangunan Kota Batam yang bervisi bandar dunia madani.
”Batam dapat meniru Negara Singapura dan Ibukota Jakarta dalam pengelolalan jalur busway. Mulai berlahan berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan yaitu bus listrik. Subsidi transportasi publik agar berbiaya murah sebagai bukti dukungan pemerintah kepada masyarakat bawah,” timpal pengajar di perguruan tinggi yang ada di Batam ini.
Saran Rikson, Walikota Batam bisa mendukung para pekerja di Kota Batam dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang tidak perlu. ”Sudah saat keberpihakan pemerintah kita harus ditunjukkan dalam keseriusan dalam pembangunan transportasi public kita, tutup Rikson Tampubolon yang juga pengajar di perguruan tinggi di Kota Batam ini. (*)
