berita4.id, JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti fenomena maraknya PHK di dunia startup. Tercatat, hingga awal Desember 2022, sudah ada 24 Startup di Indonesia yang melakukan PHK. Menurut Netty, pemerintah melalui Kemnaker RI harus terus memantau proses PHK tersebut.
“Pastikan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan startup. Pemerintah harus membuka layanan aduan untuk para pekerja yang merasa hak-haknya tidak tertunaikan,” katanya dalam keterangannya kepada awak media, Selasa, (13/12/2022) seperti dikutip dari dpr.go.id.
Selain soal hak pekerja dari perusahaan, Netty juga meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan segera mencairkan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Pemerintah sebaiknya memiliki skema agar para pekerja yang di PHK ini dapat diserap di berbagai sektor pekerjaan. Maksimalkan bursa kerja dan implementasi kartu prakerja,” katanya.
