“Jadi 20,65 juta KPM yang akan mendapatkan anggaran Rp 12,4 triliun, yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp 150.000 selama empat kali. Dalam hal ini, akan membayarkannya dua kali yaitu Rp 300.000 pertama dan Rp 300.000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta KPM,” terang Sri Mulyani.
Kedua, lanjut Sri, Jokowi menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Mereka akan mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 hanya sekali saja. Untuk bantuan subsidi upah ini dialokasikan sebesar Rp 9,6 triliun dari program pengalihan subsidi BBM.
“Nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan jutnisnya, sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Ketiga, pengalihan subsidi BBM juga akan diberikan untuk membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum ojek dan nelayan serta tambahan perlindungan sosial. Sri mengatakan Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk melindungi daya beli masyarakat. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan segera menerbitkan aturan.
Sementara, di Kementerian Keuangan, Sri mengungkapkan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 2% dari dana transfer umum, baik itu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
“Juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan, juga bahkan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial,” papar Sri Mulyani. ***
sumber: beritasatu.com
