berita4.id, TANJUNGPINANG-Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, bertempat di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (27/03).
Musrenbang Provinsi Kepri akan dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 27 dan 28 Maret 2024 di Balairung Wan Seri Beni dan Ruang Rapat Balairung Raja Ali Kelana Lt. 4 Gedung A, Dompak. Musrenbang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta lebih kurang 500 orang hadir secara luring dan 100 orang hadir secara daring.
Musrenbang Provinsi Kepri 2024 akan membahas tematik yang akan terbagi dalam tiga kelompok, yakni desk tematik kemiskinan, stunting, dan pembangunan inklusif. Kemudian pembahasan desk bidang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
Tampak hadir dalam pembukaan Musrenbang kali ini Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) / Plh Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, Menteri PPN/ Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Danrem 033 / WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Wakajati Kepri Rini Hartatie, Danlanud RHF Kol. (Pnb) Andi Nur Abadi, dan Perwakilan Forkopimda lainnya.
Kemudian hadir juga Bupati Karimun Aunur Rafiq, perwakilan bupati / walikota se-Kepri, Sultan Pontianak IX – (Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie) beserta Ratu Tanaya Ahmad Al Khalid, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, Asisten, serta para Kepala OPD Pemprov Kepri, dan peserta Musrenbang lainnya.
Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menetapkan tema “Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”.
“Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Infrastruktur Wilayah, serta Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya” paparnya.
Kemudian terkait capaian indikator makro Provinsi Kepri ada dua indikator yang menjadi perhatian penting menurut Gubernur Ansar berdasarkan paparan Deputi I Kemendagri sebelumnya.
“Angka indeks gini ratio kita masih di angka 0,34 maka saya berharap agar dalam pembahasan tematik nanti lebih banyak program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tingkat disparitas pendapatan antar masyarakat secara cluster bisa dapat kita kurangi tingkat kesenjangannya” pesan Gubernur Ansar.
Lalu Gubernur Ansar menjelaskan fenomena tingkat pengangguran terbuka di Kepri yang menurutnya Kepri termasuk provinsi yang mendapat terpaan yang sangat berat ketika pandemi covid-19 karena ketidakpastian dan fluktuasi ekonomi tidak hanya di dalam negeri namun di luar negeri sehingga memang saat itu banyak industri-industri yang merumahkan para pekerjanya
“Sehingga angka pengangguran kita pernah tembus di tahun 2021 ke angka di atas 10 persen, kita kedua tertinggi setelah Bali namun kita terus melakukan usaha recovery, alhamdulillah dari waktu ke waktu penurunan angka pengangguran terus kita lakukan bahkan hampir setiap tahun tren penurunan pengangguran di Kepri ini adalah trend penurunan terbesar di Indonesia dan hari ini angka pengangguran kita masih 6,8 persen” jelas Gubernur Ansar
