PT PELNI sebagai penyedia layanan transportasi laut juga perlu berbenah. Keterbatasan jumlah kapal dan jadwal keberangkatan, buruknya kualitas layanan kapal, serta minimnya transparansi dalam sistem penjualan tiket masih menjadi masalah utama. Sistem pemesanan tiket online pun kerap mengalami kendala teknis, menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang seharusnya lebih mudah dan terjangkau.
“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah dan PT PELNI harus memastikan bahwa transportasi laut tetap aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua kalangan. Kami juga menuntut transparansi dalam program mudik gratis agar tidak hanya menjadi ajang pencitraan semata. pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap fasilits publik pelabuhan penumpang kita ini. dari sini kita bisa melihak keberpihakan pemerintah kita, ujar Rikson Tampubolon, yang juga alumni program magister perencanan wilayah universitas sumatera utara ini.
Kami mendesak Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan PT PELNI segera melakukan perbaikan fasilitas, menertibkan tarif porter, meningkatkan pengawasan terhadap tiket dan pungli, serta memastikan layanan transportasi laut yang lebih manusiawi bagi masyarakat. Jangan sampai transportasi laut yang menjadi andalan rakyat kecil terus-menerus dianaktirikan tanpa kepedulian nyata. ***
