berita4.id, BATAM- Kepri menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini. Minimnya literasi dan narasi yang terbangun selama proses Pilkada Provinsi Kepri 2024 semakin mengkhawatirkan dengan hanya digelarnya satu kali debat publik bagi calon pemimpin daerah.
Padahal, di banyak daerah lainnya, debat dilakukan hingga tiga kali untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menilai visi, misi, dan program kerja kandidat dengan mendalam. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen pihak penyelenggara pemilu dalam menyediakan ruang diskusi demokratis yang berkualitas dan aksesibilitas yang memadai bagi masyarakat Kepri.
Rikson Tampubolon analisis kebijakan publik ini menilai, keberpihakan penyelenggara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), patut dipertanyakan. Mereka seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi para calon untuk menyampaikan rekam jejak dan program kerja yang konkrit.
Tanpa dukungan penuh dari penyelenggara, Pilkada rentan hanya menjadi ajang perebutan pengaruh, gimmick politik, dan adu kekuatan logistik para calon, alih-alih panggung bagi calon pemimpin yang memiliki visi kuat dan pemahaman mendalam tentang tantangan serta kebutuhan masyarakat.
