berita4.id, BATAM- Ketua Kadin Kepri Ahmad Maruf Maulana mengatakan, kebijakan yang kurang menguntungkan pengusaha khususnya penanam modal dari luar negeri akan membuat pengusaha untuk mengalihkan usahanya ke daerah yang notabene sangat sangat menguntungkan. Seperti perlakuan pemerintah Malaysia di mana ada saja kebijakan yang sangat menguntungkan investor jika menanamkan sahamnya di daerah khusus yang mereka bangun.
Terbaru ujar Maruf, ada sejumlah kebijakan yang dimudahkan ke investor jika berinvestasi di Johor-Singapore Special Economic Zone (SEZ). Salah satunya adalah kemudahan dalam hal pajak yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Di mana ini berdampak kepada Batam, yang merupakan daerah border yang selama ini dianggap menjadi saingan Johor.
Johor yang dikembangkan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura, pada tanggal 20 September 2024 telah mengumumkan berbagai kemudahan di Special Financial Zone Incentive khusus untuk industri manufaktur. Salah satunya adalah pemberian 5% tax rate upto 20 years (10+10 years) dan Incentive for Industrial building allowance of 10%.
“Jadi kalau di sana sudah diumumkan bahwa PPh untuk perusahaan itu hanya 5 persen, nah di kita saat ini masih 21 persen. Bayangkan bedanya yang sangat jauh,” kata ketua Kadin Kepri,Ahmad Ma’ruf Maulana, Selasa (24/9).
baca: Iklim Investasi Kondusif, BP Batam: Kekompakan Seluruh Elemen Jadi Kuncinya
Ma’ruf mengatakan dengan kemudahan yang diterapkan SEZ Johor- Singapore akan membuat para perusahaan industri manufacture di FTZ Batam yang notabenenya adalah penanaman modal asing melirik SEZ Johor-Singapore sebagai lokasi yang strategis untuk relokasi atau expansi.
“Kondisi ini tentu kita tidak mengharapkan terjadi, sehingga sangat diperlukan kebijakan khusus untuk industri-industri manufacture di FTZ Batam agar dapat diberikan setidak-tidaknya kemudahan dibidang perpajakan yang seimbang dengan apa yang diterapkan oleh SEZ Johor- Singapore,” Pintanya.
Ia menambahkan, sesuai arahan dari Presiden Terpilih masa jabatan 2024 – 2029, target dari pertumbuhan ekonomi ditahun 2025 sebesar 8% serta prioritas program pemerintah Indonesia kedepannya adalah sektor hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia. “Dan sesuai arahan Bapak Menko, bahwa FTZ Batam akan di khususkan untuk pengembangan hilirisasi pasir silika dan sebagai pusat pengembangan dari industri semikonduktor. Maka harus didukung dengan berbagai kemudahan,” tambahnya.
Menurutnya, Struktur ekonomi Batam dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan rata-rata diatas 50% terhadap total Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDBR) Kota Batam dan tahun 2023, kontribusi dari sektor tersebut sebesar 56,38% terhadap total PDRB kota Batam.
“Bukan hanya itu saja, kita berharap biaya dalam pengurusan perizinan baik di tingkat daerah dan pusat juga dipermudah dan murah. Kalau ditanya, saat ini banyak cost yang kita keluarkan untuk sebuah perizinan,” katanya.
Selain itu, ia juga berharap adanya sinergi di antara semua pemangku kepentingan di Batam dan Kepri pada umumnya untuk meningkatkan investasi. “Walikota, Kepala BP Batam dan Pemprov Kepri harus saling dukung dan bersinergi untuk pertumbuhan investasi di daerah ini. Kami pengusaha akan terus berupaya mendatangkan investor. Tetapi tentu harus disertai dengan proses yang mudah dan murah dari pemerintah,” ujarnya.
