Lebih lanjut, Tampubolon menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih siap dalam mengelola parkir di Kota Batam. Kenaikan tarif parkir tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pendapatan dari sektor parkir. Seharusnya, kebijakan kenaikan tarif parkir juga dapat diarahkan untuk perbaikan transportasi publik di Kota Batam.
“Kami mengharapkan DPRD Kota Batam yang baru nanti dapat membentuk panitia khusus untuk mengaudit dan mempertanyakan manajemen perparkiran di Kota Batam secara menyeluruh. Kota Batam, dengan visinya sebagai bandar dunia madani, harusnya mencontoh manajemen parkir seperti di Singapura dan Johor, di mana petugas parkir liar jarang ditemui di jalanan. Kan visi kia mau jadi bandar dunia madani, harusnya di contoh itu Singapura dan Malaysia? Jarang kita lihat juru parkir illegal. Masyarakat bisa maklum kalau biaya parkir itu naik, asal jelas kemana dampak positifnya,” tegasnya.
Dengan menurunkan tarif parkir berlangganan, Tampubolon berpikir masyarakat juga semakin banyak yang ikut berlangganan. Semakin banyak masyrakat yang bergabung dengan progam parkir langganan ini akan semakin baik juga kedepannya. Program parkir belangganan ini akan sukses berjalan optimal. Dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan keteraturan dan pengawasan terhadap parkir di Kota Batam. Sistem ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam menikmati fasilitas parkir yang lebih terorganisir dan terjamin.
Masyarakat Kota Batam berharap Pemerintah Kota Batam dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif parkir berlangganan ini demi kesejahteraan dan kenyamanan bersama.
Tentang Batam Labour and Public Policies: Batam Labour and Public Policies adalah lembaga yang fokus pada penelitian dan pengembangan kebijakan publik dan isu tenaga kerja di Kota Batam, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan kota secara berkelanjutan. ***
