baca:Â 14 MPP Diresmikan Serentak di Indonesia
Pada kesempatan itu, terdapat 60 Kepala Daerah yang juga menyatakan komitmen peningkatan penerapan pengelolaan MPP Digital. Apresiasi juga disampaikan oleh Anas kepada para Kepala Daerah yang telah menghadirkan MPP dan MPP Digital.
“Ini ada 216 MPP, sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman yang punya komitmen MPP. Karena dari 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia ini baru 216, berarti Bapak Ibu memiliki komitmen yang sangat tinggi dan hari ini yang kita resmikan ada 16,” pungkasnya.
Untuk mengakselerasi keterpaduan layanan digital pemerintah tersebut Kementerian PANRB diminta untuk segera mempercepat implementasi SPBE. Anas menegaskan, selain MPP yang sekarang sudah beroperasi, saat ini pemerintah juga maju ke MPP Digital. Diharapkan, melalui MPP Digital tersebut tantangan terkait layanan yang kompleks, kedepan akan semakin mudah, dan masyarakat tidak harus mengakses berbagai aplikasi.
Anas juga menghimbau kepada kepala daerah untuk mengedepankan fungsi MPP. Menurutnya, bangunan tidak harus megah, yang terpenting fungsinya optimal. Sementara pada peningkatan tata kelola SPBE, setidaknya telah diimplementasikan untuk mengupayakan perbaikan ekosistem pelayanan publik yang terfokus pada empat aspek, yaitu direct services, mobile services, self services, dan electronic services secara keseluruhan. ***
