berita4.id, TANJUNGPINANG-Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kunjungan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (28/2).
Komisi IX datang bersama mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta instansi lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan,S.Sos, dalam kesempatan itu menyampaikan upaya penanganan ketenagakerjaan karena berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang dihitung dari angka pendapatan.
“Kami sangat berharap mudah-mudahan kunjungan ini bisa memberikan manfaat bagi pembangunan yang lebih maju lagi dan lebih baik lagi masyarakat terkait proses regislasi dan perumusan kebijakan tersebut,” jelas Hasan.
Hasan berharap dari kunjungan rombongan Komisi IX DPR RI dan mitra terkait ini dapat memberikan dukungan ketenagakerjaan melalui kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
Apalagi nelayan yang ada di Tanjungpinang yang hanya menggunakan kapal kecil untuk mencari ikan membuatnya harus berhenti melaut untuk sementara.
“Dengan kondisi itu kita harus berupaya untuk mengcover agar masyarakat nelayan itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya,” terangnya.
“Mudah-mudahan hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan dengan Kementerian terkait dan mitra kerja lainnya yang supaya kami bisa meninggalkan diri dalam rapat-rapat kerja kami karena sepertinya sudah masuk pada masa sidang berikutnya,” jelas Hasan.
baca: Ini KRIS JKN, Pengganti Rawat Inap BPJS Kesehatan
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan saat ini jumlah pekerja informal di Tanjungpinang yang telah terdaftar sebagai peserta sebanyak 12.586 di tahun 2023.
“Ditargetkan di 2024 bisa meningkat mencapai 24.868 agar lebih maksimal dalam penanganan resiko sosial,” terangnya.
