Jadi, Rakernas PHRI ini akan mencarikan solusi dan menjawab kekhawatiran kehadiran OTA asing yang melakukan ‘bakar uang’, namun justru memberikan dampak minim untuk sektor pariwisata dalam negeri.
“Kita perlu mencermati dari regulasi, melindungi OTA lokal dan konsumen, kalau ada problem seperti itu (tidak bayar pajak) kan susah. Perlu waktu muda-mudahan masalah ini bisa diselesaikan pada pemerintahan sekarang,” ujar Hariyadi.
Selain itu, dalam agenda ini, PHRI juga akan melakukan peluncuran platform BookingINA. Aplikasi ini merupakan platform pemesanan hotel dan restoran online yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan belanja hotel dan restoran oleh kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia.
Platform ini akan menjadi tempat untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintah dalam memesan hotel dan restoran untuk semua kegiatan yang dikelola pemerintah. PHRI menyatakan BookingINA dapat memberikan manfaat timbal balik untuk pengusaha dan juga pemerintah.
Pihaknya melihat peluang agar pemerintah dapat membelanjakan anggaran untuk pengadaan hotel dan restoran melalui platform lokal. Hal ini agar dampak kegiatan dapat berdampak langsung untuk ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2022 lalu Indonesia menyelenggarakan sebanyak 438 event di 25 kota di Indonesia dengan berbagai tingkatan level pertemuan, salah satunya adalah perhelatan akbar G20 yang berdampak baik pagi perekonomian Indonesia.
G20 memberikan dampak nyata dan langsung secara ekonomi bagi masyarakat seperti peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta-3,6 juta, 600 ribu-700 ribu lapangan kerja baru, dan kinerja bagus sektor kuliner, fesyen, dan kriya yang merasakan dampak luar biasa dari permintaan yang meningkat.
“Aplikasi ini akan mengisi kekosongan aplikasi yang terkait dengan pasar pemerintah, selama ini kami menerima pasar pemerintah ini sifatnya B2B, ini akan membuat transaksi yang terjadi domestik lebih transparan sehingga pemerintah punya data valid dari sisi efisiensi dan monitoring pengeluaran akomodasi pemerintah,” tutupnya.
Oleh karena itu, dalam Rakernas ini PHRI akan mengadakan panel diskusi bersama dengan sejumlah kementerian lembaga, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Investasi. PHRI berharap industri pariwisata Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian Indonesia. ***
