Selain itu, Rikson juga mencatat bahwa kenaikan tarif penyeberangan ini telah menciptakan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pariwisata di Batam. Ia mengkhawatirkan bahwa wisatawan asing akan berkurang dan warga lokal akan mengurangi perjalanan ke luar Singapura maupun Malaysia.
”Kita mesti ingat juga akses perjalanan Batam Singapura-Malaysia banyak yang menggantungkan ekonominya di rute ini. Tentu berita kenaikan ini akan menyulitkan mereka yang mengandalkan mobilitasnya pada rute ini. Saat harga tiket naik secara signifikan, wisatawan mungkin akan memilih destinasi lain, dan ini dapat merugikan industri pariwisata di Batam,” tambah Rikson Tampubolon.
Meskipun Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan sosialisasi sejak Januari 2023, Rikson tetap berpendapat bahwa kebijakan ini seharusnya diterapkan dengan lebih bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan pariwisata Batam khususnya dan Kepri umumnya.
”Masyarakat harusnya dilibatkan, tanya donk masyarakat kita? Mereka setuju tidak dengan kebijakan ini? Saya kira pemerintah harusnya transparan dan akuntabel. Apa sih yang diharapkan dari kenaikan pass pelabuhan ini? Sebab masyarakat umum yang akan dirugikan oleh kebijakan ini,” bebernya.
Sementara itu, ujar Rikson, BP Batam berargumen bahwa penyesuaian tarif pass penumpang ini diperlukan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana di Terminal Ferry Internasional.
”Harusnya pemerintah dan BP Batam lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan semacam ini,” seru Rikson. ***
