Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang.
Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam.
Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.
baca: Serap Aspirasi, Kepala BP Batam Temui Masyarakat Pulau Rempang
Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.
Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.
Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.
Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.
Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.
“Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.
“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden.” Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
