berita4.id, TANJUNGPINANG-Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad hadir memimpin Rapat Koordinasi Bapenda Provinsi Kepri dan BP2RD Kabupaten Kota bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kepri dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Gedung Daerah, Tanjunpinang, Senin (03/07).
Rapat turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Kepri Diki Wijaya, Kepala BP2RD Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepri, Ketua Pengurus Wilayah Kepri Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sri Rahayu Sugeng, Ketua Pengwil Kepri Ikatan Notaris Indonesia (INI) Yosephina) bersama beberapa perwakilan pengurus dari Kabupaten/ Kota.
Diketahui bahwa dalam tataran teknis baik Notaris dan PPAT berperan membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dalam arahannya Gubernur Ansar menyampaikan beberapa arahan terkait eksistensi Notaris dan PPAT yang harus terus didukung karena telah membantu pemerintah dalam hal fiskal yaitu penerimaan BPHTB. Memang dalam perjalanan ada problem yang dihadapi Notaris dan PPAT terkait Validasi lahan yang harus dilakukan oleh Bapenda.
“Coba ini nanti dibahas secara teknis dan dipecahkan secara bersama. Kalau perlu karena mungkin objeknya banyak, maka Bapenda harus banyak timnya untuk validasi lahan,” harap Ansar
Kepada Notaris dan PPAT, Gubernur Ansar juga meminta untuk memberikan keringanan pembiayaan pengurusan BPHTB bagi masyarakat yang tidak mampu agar mempermudah memperoleh hak sertifikat atas tanah.