Ia juga menyebut, rapat evaluasi realisasi APBD yang diinisiasi Gubernur Ansar secara rutin dan berkala telah dilaksanakan sepanjang tahun menjadi salah satu kunci pencapaian ini.
“Untuk itu, jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat dan tepat” ujar Sekda Adi seperti dikutip dari kepriprov.go.id
Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kepri di hari yang sama, Provinsi Kepulauan Riau, yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se Sumatera setelah Bangka Belitung dan Lampung y.o.y di Bulan Desember ini.
“Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau yakni Operasi Pasar Murah di Kota Batam dilakukan sebanyak 8 kali (Pemprov Kepri 5 kali & Pemkot Batam 3 kali), di Kota Tanjungpinang dilaksanakan 1 kali dan di Kabupaten Lingga sebanyak 2 kali, Melakukan koordinasi Rapat TPID di Kota Batam, Tanjunginang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, serta Melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga ke pedagang pasar” ucap Sekda Adi.
Dari rilis tersebut diketahui berdasarkan kedua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam menyumbang inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang cukup rendah sebesar 4,96 persen, dibawah angka nasional, 5,51 persen. ***
