Wacana kebijakan impor beras ini menurutnya bertentangan dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan impor beras dalam 3 tahun kedepan. Dalam rapat tersebut, menurut Johan, juga diperlihatkan bagaimana kondisi ketersediaan beras nasional yang sedang tidak baik-baik saja. “Ada data BPS yang mengatakan bahwa kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog Ternyata barangnya tidak ada,” paparnya seperti dikutip dari dpr.go.id.
Dikatakan Johan, pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut. “Kami ingin kemudian mendalami ini persoalannya, adalah barang yang tidak ada atau harga yang tidak cocok, kami masih masih mendalami ini secara serius di Komisi IV, belum ada kesimpulan,”
Johan pun mengkonfirmasi, jika sejauh ini Bulog belum melakukan impor beras tersebut, baru pada proses perijinan impor. Tadi saya pertajam bulog mengatakan bulog mengatakan belum, belum melakukan impor, baru dalam proses mengurus izin makanya kita tegaskan tadi barang ada tidak cocok harga atau memang barang tidak ada. Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor, tapi tidak punya uang untuk membeli beras petani kita,” tutupnya. ***
