berita4.id, BATAM- Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memimpin Rapat Pengendalian Dampak Kenaikan Harga BBM di Provinsi Kepri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), bertempat di Mapolda Kepri Nongsa Kota Batam, Selasa (6/9).
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Danrem 033/Wirapratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, Kabinda Kepri Laksma TNI Ardiansyah, Kepala Zona Kamla Maritim Barat LaksmaTNI Hadi Pranoto, dan Danlanud RHF Tanjungpinang Kol Pnb A. Donie P.
Hadir juga Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, perwakilan Kajati Kepri dan para Kepala OPD Provinsi Kepri. Hadir juga perwakilan pemerintah kabupaten / kota se Kepri.
Gubernur Ansar dalam kesempatan tersebut mengatakan, rakor kali ini memang memfokuskan pembahasan tentang bantalan sosial untuk penanggulangan dampak atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepri.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kepri sendiri telah melakukan langkah antisipasi. Diantaranya, pemanfaatan dana bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial. Dimana nanti, akan ada penyaluran bantuan langsung tunai masing-masing sebesar Rp150 ribu selama 4 kali.
“Nanti penyalurannya akan kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” jelasnya.
Selanjutnya masih kata Gubernur Ansar, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan refocusing dana sebesar 2 persen dari dana tranfer umum yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil ( DBH).
Baca Juga:Â Harga BBM Naik, Polres Lingga Bagikan Bansos Kepada Buruh Pelabuhan dan Ojek
“Untuk dana refocusing 2 persen dari Pemprov Kepri sendiri setelah kita hitung hitung ada kurang lebih Rp5,5 miliar. Dan dana ini, masih akan ditambah dari alokasi dana serupa yang ada di masing masing kabupaten / kota” jelas Gubernur.
Nantinya, tambah Gubernur Ansar, dana ini akan difokuskan untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan. Termasuk untuk perlindungan sosial tambahan bagi masyarakat miskin.
“Adapaun penerima, kita prioritaskan kepada mereka masyarakat miskin, yang selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pusat, serta namanya tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)” kata Gubernur Ansar.
