“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM, masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, juga telah saya tanda tangani,” ungkap Presiden.
Baca Juga: Usai Kunjungan Kerja ke Asia Timur, Presiden Tiba di Jakarta
Agenda keempat, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Menurut Presiden, saat ini ada 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri, juga akan terus didisiplinkan,” ucap Presiden.
Agenda besar nasional yang kelima adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Menurut Presiden, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang akan dibangun oleh APBN, tetapi 80 persen investasi swasta turut diundang untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
“Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia,” ujar Presiden.
Presiden pun mengingatkan bahwa semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. ***
sumber: BPMI Setpres
